KELALAIAN PETUGAS KRL EKONOMI AC

Pada tanggal 24 Februari 2009 sekitar pukul 1 siang, saya naik KRL ekonomi AC tujuan Bekasi dari stasiun Jatinegara. Alasan saya memilih untuk naik kereta tersebut adalah untuk mendapatkan kenyamanan, dimana KRL ekonomi AC steril dari para pedangang asongan dan pengamen. Tetapi hal tersebut tidak saya dapatkan sama sekali karena ketika KRL berhenti di stasiun klender, seorang pengamen muncul sambil memainkan alat musik suling, seperti yang biasa terjadi di dalam KRL ekonomi non-AC. Saya dan penumpang yang lain merasa terganggu dengan adanya pengamen tersebut. Kemudian ada seorang bapak yang komplain kepada petugas perihal pengamen tersebut dan meminta pengamen tersebut untuk diturunkan di stasiun berikutnya. Namun ternyata petugas tidak lekas menurunkan pengamen tersebut di stasiun berikutnya yaitu stasiun Klender Baru, tetapi malah berbisik-bisik dengan pengamen tersebut. Entah apa yang mereka bicarakan, namun setelah itu pengamen tersebut melanjutkan aksi mengamennya. Hal tersebut menunjukkan ketidak tegasan petugas terhadap oknum-oknum yang melanggar peraturan dan akhirnya para penumpanglah yang dirugikan. Kocek yang kami keluarkan tidak sebanding dengan pelayanan yang diberikan.

KAMPANYE LEWAT ROKOK ILEGAL

Detik-detik menjelang pesta demokrasi, berbagai cara ditempuh oleh para calon legislatif untuk mendapatkan kursi di DPR. Kampanye pun mulai dilakukan, baik melalui media spanduk, bendera parpol beserta foto caleg, hingga media rokok bergambar parpol seperti partai Demokrat, partai Golkar, PAN dan PKS yang tanpa disertai pita cukai (ilegal).
Fenomena ini sangat disayangkan karena sebagai parpol yang besar dan memiliki pengaruh cukup kuat terhadap pendukungnya, parpol-parpol tersebut harusnya memberikan contoh hidup sehat tanpa asap rokok, bukan mendukung masyarakat untuk merokok. Terlebih kampanye-kampanye yang dilakukan sering mengikutsertakan anak-anak di bawah umur, sehingga bukan tidak mungkin rokok ilegal tersebut akan sampai ditangan anak-anak yang belum pantas untuk merokok.
Sama halnya dengan partai Golkar dan partai Demokrat, caleg dari parpol PKS juga ditemukan menggunakan rokok ilegal sebagai media kampanye. Hal ini sangat bertolak belakang dengan citra PKS yang islami, karena belum lama ini MUI mengeluarkan fatwa haram untuk rokok.
Nampaknya para calon legislatif dan partai politik harus lebih memperhatikan cara-cara bekampanye. Sebagai calon wakil rakyat, mereka harus memperhatikan kesejahteraan rakyat, sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 alinea keempat ".....untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa....". Namun apakah berkampanye melalui media rokok ilegal merupakan bagian dari usaha untuk mencerdaskan bangsa???